Zona Integritas di Samsat Pontianak

Pontianak- Guna meningkatkan pelayanan yang tepat cepat serta bersih dari korupsi dan kolusi. Samsat Pontianak Wilayah I sudah memiliki Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Seperti disampaikan Kepala UPT PPD Samsat Pontianak Wilayah I, Drs Hisamudin M.Si. pihaknya secara perlahan tapi pasti memberikan pelayanan yang tepat, cepat serta bersih dari korupsi dan kolusi.

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” jelas Hisamudin.

Sudah barang tentu untuk menjalankan zona integritas WBK dan WBBM, pihak Samsat Pontianak Wilayah I memiliki dasar acuan yang ada. Seperti, melakukan perubahan di bagian manjemen, penataan tata pelaksana, system manajemen sumber daya manusia, penguatan akutanbilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan public.

Tak hanya itu di Samsat Pontianak Wilayah I juga memiliki tim kerja zona integritas, tim tersebut akan melakukan penyusunan dokumen manajemen rencana zona integritas, pemantauan dan evaluasi zona integritas.

Dijelaskan Hisamudin, pihaknya juga sudah memiliki standarisasi operasional prosedur, tak hanya itu di Samsat Pontianak Wilayah I menggunakan teknologi seperti aplikasi pengecekan pajak di smartphone ‘Samsat Kalbar’,  Simakda SKPD untuk anggaran unit kerja, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), untuk dalam rangka membangun informasi keterbukaan public, bisa mengakses Facebook,   Istagram dan Twitter.

“Bahkan kita juga memiliki petugas informasi yang bisa dihubungi, dengan nomor WA (0811 5674 181),”terang dia.

Selain itu di Samsat Pontianak Wilayah I sendiri juga memiliki ruangan khusus untuk pengaduan, dan tempat untuk ibu-ibu menyusui balitanya. Serta ada terdapat permainan anak-anak, serta fasilitas charger smartphone dan wifi.  Jadi tak heran beberapa kali Samsat Pontianak Wilayah I mendapatkan penilaian yang baik, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB-RI)

“Pada tahun 2018  kita mendapatkan Piagam penghargaan tahun 2018 tentang unit pelayanan public dengan kategori baik dengan catatan, sedangkan tahun berikutnya di tahun 2019, Kemen PANRB kembali memberikan penilaian kepada Samsat Pontianak, sebagai Role Mode penyelenggara pelayanan public kategori “Pelayanan Prima,”terang Hisamudin.

Penyusunan dokumen manajemen rencana zona integritas sendiri meliputi, perencanaan kebutuhan pegawai, seperti draf anjab, ABK, dan standard kompetensi jabatan, dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai. Hal itu pula berbasis pada pengembangan pegawai berbasis kompetensi, untuk pola mutasi sendiri, yang mana mutasi internal dilakukan sebagai bentuk untuk pengembangan kualitas SDM dan penyegaran suasana kerja.

Serta penegakan aturan disiplin/ kode etik perilaku pegawai, selain itu juga terdapat akutanbilitas pegawai yang berisikan penandatanganan perjanjian kinerja. Di Samsat Pontianak Wilayah I juga dibentuk tim pengendali gratifikasi dibentuk oleh kepala UPT, selain itu juga telah dibentuk satuan pengawas internal (SPI), berdasarkan SK Kepala UPT.

Untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Samsat Pontianak Wilayah 1 telah membuka outlet, dan dalam waktu tiga bulan sekali melakukan evaluasi pelayanan, agar tercipta pelayanan yang tepat dan cepat. (bud/tom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *